PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengembangkan Ki Suka Menjawab, layanan informasi publik berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi resmi kampus. Inovasi yang dikembangkan bersama mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik yang responsif, inklusif, dan akuntabel.

Inovasi tersebut diperkenalkan dalam Seminar Nasional Keterbukaan Informasi Publik bertajuk “Pelayanan Informasi Publik Berbasis AI” yang diselenggarakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Teatrikal Fakultas Kedokteran lantai 4, Kamis (15/10/2026).

Peluncuran Ki Suka Menjawab ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua Komisi Informasi Pusat. Bersamaan dengan itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan, bersama Arman Fauzi menyingkap tirai penutup barcode pada maskot Ki Suka Menjawab. Barcode tersebut dapat dipindai untuk mengakses layanan informasi publik berbasis kecerdasan buatan (AI) sebagai inovasi layanan PPID UIN Sunan Kalijaga.

Ketua Pelaksana yang juga Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (AUK), Dr. Ali Sodiq, mengungkapkan pengembangan Ki Suka Menjawab merupakan salah satu upaya kampus untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam meningkatkan layanan informasi publik. Sistem ini dikembangkan dengan memanfaatkan informasi yang tersedia di situs resmi UIN Sunan Kalijaga sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kampus melalui satu layanan berbasis AI.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan, menyambut baik inovasi tersebut. Di hadapan ratusan peserta dari berbagai instansi, meliputi Kementerian Agama pusat, 18 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), tiga pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri dan swasta, serta unsur internal UIN Sunan Kalijaga, Ia menyampaikan pengembangan layanan informasi berbasis AI sebagai bagian dari ikhtiar membangun tata kelola perguruan tinggi yang lebih terbuka sekaligus mendorong pelayanan publik yang mengikuti perkembangan teknologi.

“Pemanfaatan AI dapat mempercepat sekaligus mengefisienkan layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Namun, AI bukan untuk membuat makalah atau menjawab tugas tanpa proses berpikir yang memadai, karena hal itu justru dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang peradaban. Kemajuan teknologi harus tetap berjalan beriringan dengan kemampuan manusia untuk berpikir logis, kritis, dan kreatif,” jelasnya.

Sementara itu, dalam konteks pelayanan informasi publik, Rektor menegaskan bahwa keterbukaan informasi berkaitan erat dengan integritas, kejujuran, dan akuntabilitas lembaga.

“Keterbukaan berkorelasi positif dengan integritas, kejujuran, dan akuntabilitas. Lembaga yang memiliki integritas tinggi akan menjaga amanah dengan baik melalui keterbukaan, sehingga setiap hal yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Prinsip tersebut juga dinilainya berkaitan dengan capaian akademik universitas, termasuk keberhasilan menempati peringkat kedua nasional dalam THE World University Rankings (WUR) 2027.

Hadir juga sebagai Keynote Speech, Ketua Komisi Informasi Pusat, Fb. Fx Handoko Agung Saputro, menyoroti tantangan keterbukaan informasi di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, kemudahan memperoleh informasi tidak serta-merta menjamin kebenaran informasi tersebut. Informasi yang keliru, manipulasi fakta, dan aktivitas buzzer menjadi tantangan yang perlu dihadapi dalam ruang publik digital.

Ia juga mengingatkan bahwa teknologi tidak sepenuhnya netral karena pemanfaatannya dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan pihak yang mengendalikan arus informasi. Dalam situasi tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk memastikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengarahkan pemanfaatan teknologi agar benar-benar menjawab kebutuhan manusia dan mendorong kemakmuran bersama. Di dalamnya berkumpul para pakar dan pemilik pengetahuan yang dapat berkontribusi memastikan perkembangan teknologi membawa manfaat bagi masyarakat, bukan justru membuat manusia terjebak di dalamnya. Karena itu, perguruan tinggi harus mampu mengelola dan mengarahkan teknologi agar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan,” ujarnya.

Karena itu, menurutnya, penggunaan AI dalam layanan informasi publik harus tetap berorientasi pada penguatan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sesi pemaparan teknis, Pengembang aplikasi, Muhammad Hadli Alfurqon, menjelaskan bahwa Ki Suka Menjawab dirancang untuk membantu masyarakat mengakses informasi mengenai UIN Sunan Kalijaga melalui mekanisme percakapan. Layanan ini berfokus pada informasi yang berkaitan dengan kampus, dengan sumber data yang diambil langsung dari situs resmi yang terafiliasi dengan UIN Sunan Kalijaga.

Ia yang juga merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, menjelaskan bahwa Ki Suka Menjawab memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan mutakhir dari Anthropic, sehingga mampu menjawab secara detail. Sistem ini dirancang untuk memproses pertanyaan pengguna, menelusuri informasi dalam basis data yang tersedia, lalu menyajikan jawaban secara langsung. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengakses informasi seputar UIN Sunan Kalijaga dengan lebih praktis tanpa harus menelusuri setiap halaman situs secara manual.

Furqon menjelaskan bahwa layanan ini dirancang untuk memahami pertanyaan dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Sistem juga dapat diakses selama 24 jam, menggunakan gaya komunikasi yang ramah, serta memungkinkan pembaruan informasi melalui server ketika terdapat data terbaru.

Pembahasan mengenai keterbukaan informasi publik berlanjut melalui pemaparan Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Pusat, Arman Fauzi, dan Ketua Bidang Strategi dan Riset, Joemarthine Chandra. Dengan dimoderatori Ketua Satuan Pengawasan Internal UIN Sunan Kalijaga, Dr. Shaleh, keduanya mengulas berbagai aspek keterbukaan informasi publik, termasuk dinamika dan tantangan pelaksanaannya.

Bagi PPID UIN Sunan Kalijaga, pengembangan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan keterbukaan informasi yang semakin dekat dengan masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi yang tetap mengedepankan akurasi, integritas, dan akuntabilitas, pelayanan informasi publik diharapkan dapat menjadi salah satu wujud tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan bertanggung jawab. (humassk)

Sumber berita : https://ppid.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/17179/ppid-uin-sunan-kalijaga-hadirkan-ki-suka-menjawab-layanan-infor

Keterbukaan informasi publik melampaui kewajiban administratif untuk menyediakan dokumen, tetapi perbaikan ekosistem dengan pendekatan kelembagaan. Di dalamnya terkandung tujuan yang lebih mendasar, yakni memberikan kepastian layanan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel, yang bermuara pada tumbuhnya kepercayaan publik.

Gagasan tersebut menjadi benang merah Seminar Nasional Keterbukaan Informasi Publik bertajuk “Pelayanan Informasi Publik Berbasis AI” yang diselenggarakan PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Teatrikal Fakultas Kedokteran lantai 4, Kamis (15/10/2026). Pembahasan menempatkan pembenahan tata kelola sebagai fondasi agar pemanfaatan teknologi benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Seminat dirangkai dengan peluncuran Ki Suka Menjawab, inovasi layanan informasi publik berbasis AI yang diresmikan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro. Hadir juga Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta jajaran pimpinan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, tim PPID UIN Sunan Kalijaga, serta perwakilan PPID dari PTKIN, perguruan tinggi negeri dan swasta, dan berbagai instansi di sekitar Yogyakarta.

Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Pusat, Arman Fauzi, menekankan bahwa keterbukaan informasi perlu dijalankan dengan orientasi pada kebutuhan publik. Kepatuhan terhadap ketentuan harus diterjemahkan ke dalam pengalaman masyarakat saat mencari informasi, memahami prosedur, dan memperoleh jawaban yang dapat diandalkan.

“Informasi yang tersedia harus bisa digunakan masyarakat maupun pimpinan sebagai dasar mengambil keputusan. Keterbukaan informasi harus berdampak pada perbaikan layanan dan penguatan akuntabilitas, sehingga kepercayaan publik tumbuh,” ujar Arman.

Dalam seminar yang dimoderatori Ketua Satuan Pengawasan Internal UIN Sunan Kalijaga, Dr. Shaleh, Arman menjelaskan bahwa perubahan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh unit kerja. Di perguruan tinggi, informasi berada di fakultas dan berbagai unit layanan. Karena itu, kualitas pelayanan PPID bergantung pada kesediaan setiap pemilik data untuk menyediakan informasi yang benar dan memperbaruinya secara berkelanjutan.

“Keterbukaan informasi publik bukan soal kewajiban undang-undang, tetapi sarana meningkatkan pelayanan, dari paradigma kepatuhan menjadi paradigma pelayanan,” ujarnya.

Dengan demikian, tanggung jawab keterbukaan informasi perlu tumbuh menjadi kesadaran bersama di lingkungan kampus. PPID berperan menggerakkan koordinasi, sementara unit kerja memastikan informasi yang dikelolanya tersedia, akurat, dan dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan akan tata kelola yang terhubung itu semakin penting ketika kampus mengembangkan layanan berbasis kecerdasan buatan. Teknologi dapat mempercepat penyampaian jawaban, tetapi keandalannya bertumpu pada kualitas informasi yang disediakan oleh institusi. Pembaruan data, ketepatan isi, serta kejelasan sumber menjadi bagian yang menentukan manfaat layanan digital.

Pengembangan layanan digital tersebut sejalan dengan pesan Arman mengenai transformasi dari penyediaan aplikasi menuju pembenahan ekosistem informasi. Kemudahan akses perlu didukung proses kerja yang jelas, koordinasi antarunit, dan evaluasi berkelanjutan. Ketelitian juga diperlukan untuk mencegah penyampaian informasi tanpa konteks serta melindungi data pribadi.

Lebih dari itu, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Pusat ini menempatkan PPID sebagai salah satu penggerak tata kelola perguruan tinggi yang baik atau good university governance. Peran tersebut diwujudkan melalui pelayanan berintegritas yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta perlakuan yang adil dan setara.

Arman juga mengaitkan keterbukaan informasi dengan peran kampus dalam menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Transfer pengetahuan, inovasi sosial dan teknologi, pendidikan vokasi, serta pemanfaatan hasil riset membutuhkan informasi yang tersedia, mutakhir, dan mudah diakses. Karena itu, perguruan tinggi perlu terus mengembangkan inovasi dengan memperhatikan manfaat yang dirasakan pengguna layanan.

Dalam kerangka tersebut, keterbukaan informasi mempertemukan tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan agenda kampus berdampak. Data yang berkualitas mendukung keputusan berbasis bukti, sehingga kebijakan dan layanan kampus dapat diarahkan pada kebutuhan masyarakat serta dievaluasi berdasarkan dampak yang terukur.

Persoalan koordinasi ini turut menjadi perhatian Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat, Joemarthine Chandra. Ia menyoroti sekat sektoral sebagai salah satu tantangan PPID, terutama ketika informasi yang dimohonkan masyarakat berada pada unit kerja yang berbeda.

Menurutnya, pengelolaan permohonan melalui satu pintu di PPID membantu memperjelas alur pelayanan dan tanggung jawab penanganannya. Mekanisme tersebut membutuhkan dukungan fakultas dan unit kerja sebagai pemilik informasi, termasuk dalam penyusunan dan pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP).

Ia juga menekankan bahwa dukungan pimpinan menjadi penentu agar koordinasi berjalan konsisten. Sementara itu, evaluasi terhadap pertanyaan dan permohonan yang berulang dapat membantu kampus mengenali informasi yang perlu diperjelas atau disediakan secara lebih mudah. Dengan cara ini, kebutuhan masyarakat menjadi bahan perbaikan layanan.

Forum ini menjadi langkah PPID UIN Sunan Kalijaga untuk menyelaraskan praktik pelayanan dengan prinsip keterbukaan informasi melalui dialog bersama Komisi Informasi Pusat, sekaligus memperluas pembelajaran lintas institusi. Penguatan kapasitas tersebut menjadi landasan agar pembenahan tata kelola dan pengembangan inovasi semakin terarah pada pemenuhan hak sivitas akademika dan publik atas informasi. (humassk)

Sumber berita : https://ppid.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/17180/ppid-uin-sunan-kalijaga-dorong-pembenahan-ekosistem-informasi-un

Predikat informatif yang diraih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu terasa manfaatnya hingga tingkat fakultas selaku PPID Pelaksana dan masyarakat luas. Masyarakat yang mencari informasi tentang layanan, kegiatan, informasi keuangan, atau kebijakan kampus harus dapat menemukannya dengan mudah melalui kanal resmi setiap unit.

Untuk melihat sejauh mana layanan itu berjalan, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama UIN Sunan Kalijaga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Pelaksana pada Kamis (24/9/2026). Tim dibagi menjadi empat kelompok untuk mengunjungi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta delapan fakultas lainnya selaku PPID Pelaksana.

Dalam kunjungan tersebut, Tim PPID Utama diterima oleh jajaran PPID Pelaksana di masing-masing fakultas, termasuk dekan, wakil dekan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan, kepala bagian, serta anggota tim yang ditugaskan. Pertemuan difokuskan pada pemeriksaan informasi publik yang telah ditampilkan di laman resmi fakultas dan Pascasarjana, dengan mengacu pada isian evaluasi Komisi Informasi Pusat.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa seluruh unit yang dikunjungi telah menindaklanjuti penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Langkah tersebut antara lain terlihat dari ketersediaan surat keputusan PPID Pelaksana, struktur organisasi, dan formulir permohonan informasi publik. Tim juga mengidentifikasi informasi yang sudah tersedia tetapi perlu ditampilkan lebih jelas, serta bagian layanan yang masih dapat disempurnakan.

Ketua PPID Utama UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Mochammad Sodik, mengatakan bahwa monitoring ini merupakan bagian dari kerja bersama untuk menjaga kualitas layanan informasi. Menurut dia, capaian predikat informatif pada tahun sebelumnya perlu diikuti dengan penguatan praktik keterbukaan informasi di setiap unit.

“Monitoring ini menjadi ruang kolaborasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana untuk menyelaraskan penyajian informasi di setiap fakultas. Dengan begitu, informasi publik dapat semakin mudah ditemukan, dipahami, dan dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun khalayak,” ujar Prof. Sodik.

Bagi PPID Utama, penguatan PPID Pelaksana menjadi langkah penting agar masyarakat memperoleh haknya atas informasi publik secara konsisten, siapa pun unit yang mereka tuju. Dengan informasi yang lebih lengkap dan mudah ditemukan, predikat informatif tidak berhenti sebagai capaian penilaian, tetapi hadir dalam pengalaman masyarakat saat mengakses layanan UIN Sunan Kalijaga.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Selasa, 9 September 2025, pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung PAU. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (AUK) serta tim Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Agenda rapat difokuskan pada pengisian instrumen penilaian melalui laman resmi Komisi Informasi, https://e-monev.komisiinformasi.go.id. Instrumen tersebut menjadi acuan dalam menilai kepatuhan dan akuntabilitas badan publik dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Biro AUK, Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag., M.A., menuturkan bahwa meskipun tahun ini merupakan pengalaman pertama UIN Sunan Kalijaga mengikuti penilaian E-Monev KIP, universitas telah memiliki perangkat pendukung yang memadai. Harapannya, data dan layanan informasi dapat disajikan secara optimal dan menarik, sehingga memperkuat citra positif UIN Sunan Kalijaga di hadapan publik.

Sebagai tindak lanjut, rapat ini juga menyepakati pembagian tugas tim dalam penyusunan dokumen dan publikasi informasi. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh persiapan berjalan terarah dan sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.